Embrio “Indonesia baru” pasca tumbangnya orde baru tumbuh demikian pesat dan cepatnya, kalau tidak bisa disebut terlahir secara prematur. Embrio ini lahir bukan karena kedewasaan dan kematangan berpikir rakyat banyak, melainkan karena kekecewaan pada rezim terdahulu yang terkesan menghasilkan dua corak kaum pada waktu yang bersamaan: otoriter, superpower dan eksklusif disatu pihak,(di)lumpuh(kan), (di)pecundang(i), dan inklusif yang termarjinalkan di pihak lain yang ternyata mayoritas audiens negeri ini.
Kalau pun ingin disebut bahwa aksi tumbangnya orde baru sebagai manifestasi kedewasaan dan kematangan berpikir rakyat, fakta di lapangan menunjukkan bahwa motor perubahan masih dari kampus, yang notabene minoritas intelektual dari dua ratusan juta jiwa rakyat awam di negeri ini.
Sehingga, tidak mengherankan jika reformasi hanya jadi “momennya para elit untuk berpesta”. Rakyat hanya diposisikan sebagai “pemberi legitimasi” kepada mereka, sebagaimana amanat demokrasi. Dengan kata lain, rakyat hanya “dibutuhkan” untuk hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna mencoblos si A dan atau partai B di setiap Pemilu dan Pilkada. Kebodohan rakyat “sangat diperlukan” oleh para elit politik untuk menunjang eksistensi mereka.
"(Kada) Sahibar Corat-Coret" 