Menata Banua dengan Cinta

LOVE Banjar

Banjarmasin, banua kita tercinta masih diselimuti segudang permasalahan dan pekerjaan rumah yang datang silih berganti. Mulai dari masalah tata kota, kemacetan, pengelolaan sampah, hingga masalah banjir, dan lain sebagainya.

Selain itu, Banjarmasin juga diakui masih menghadapi berbagai persoalan dalam ruang lingkup pembangunan kota. Masalah-masalah penyelenggaraan pemerintahan meliputi masalah pokok bidang ekonomi, sosial dan budaya, fisik, prasarana, serta birokrasi/ kelembagaan.

Berdasarkan kondisi aktual di atas, proses ‘pembangunanisasi’ perlu melibatkan semua elemen, partisipasi masyarakat, dan stakeholder lainnya. Walikota Banjarmasin harus menjalankan visi dan misi yang dibuat sebelum terpilih menjadi walikota, bercermin pada pelaksanaan pembangunan sebelumnya. Walikota Banjarmasin harus mengambil langkah-langkah konkret dalam penanggulangan masalah-masalah perkotaan yang saat ini membelit banua tercinta.

Walikota tentu telah memiliki daftar tindakan apa saja yang akan dilakukan dalam membebaskan kota Banjarmasin dari aneka permasalahan. Dengan memperkuat empat pilar pembangunan wilayah kota Banjarmasin melalui bidang ekonomi, sosial budaya, fisik, prasarana, dan kelembagaan yang diharapkan dapat mewarnai kebijakan setiap Walikota Banjarmasin, ‘siapa pun orangnya dan darimana pun partainya’.

Terkait banyaknya persoalan yang tidak mudah diselesaikan bukan tidak mungkin ada hal-hal ‘terlewat’ dan ada pihak-pihak yang ‘tersisih’. Walikota diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan bijak seiring desakan kebutuhan pembangunan kota yang semakin kompleks.

Perkembangan kota Banjarmasin tidak bersifat statis karena memiliki hubungan erat dengan kehidupan pelakunya yang dilaksanakan dalam dimensi waktu. Dari dimensi waktu, dinamika perkembangan kota ini pada prinsipnya baik dan alamiah karena perkembangan itu merupakan ekspresi perkembangan masyarakat.

Dinamika kota ini dipengaruhi oleh perkembangan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya. Artinya, perkembangan masyarakat terungkap dalam perkembangan kota. Dinamika ini terjadi secara alamiah karena masyarakat selalu memiliki kecenderungan mengekspresikan kehidupan melalui perkembangannya. Dalam skala mikro, misalnya, keluarga sebagai rumah tangga selalu ingin memperbaiki dan mengembangkan rumah sesuai dengan kemampuannya, terutama jika memiliki rumah sendiri. Dalam realitasnya, hal ini sedikit berbeda seandainya rumah yang ditempati keluarga itu bukan milik sendiri.

Masalah itu muncul karena perasaan akan identitas tempatnya telah berkurang. Aspek itu juga perlu diperhatikan dalam skala makro; jika rasa memiliki di suatu kawasan tidak dipunyai masyarakat setempat, perasaan akan identitas terhadap suatu tempat menjadi sedikit. Sehingga, dorongan untuk mengembangkan kawasan yang baik sesuai dengan perkembangan masyarakat pun menjadi tidak cukup besar.

Kemutlakan memiliki narasi dalam proses pembangunan, setidaknya harus dilakukan oleh pemerintah saat ini. Adanya visi dan misi pembangunan sebuah daerah merupakan gambaran naratif pembangunan, tetapi masih perlu diperluas lagi, sebab visi dan misi pembangunan daerah biasanya hanya milik birokrasi pemerintah dan elit politik saja, tidak terejawantahkan pada benak masyarakat. Sementara, semakin peliknya tuntutan kehidupan, khususnya di kota-kota besar turut memperkuat alasan sosial menarasikan skenario desain pembangunan.

Kotanisasi Banua

Meski tidak secara nyata menjadi realitas, karakter Kota Banjarmasin yang terkesan kumuh, macet, urbanisasi tak terkendali, dan fenomena kotanisasi lainnya, membuat Banjarmasin sudah harus banyak berbenah, termasuk merumuskan kembali mainstream pembangunan yang selama ini belum cukup jelas dan sangat sedikit dimengerti oleh warga kota (citizen).

Tidak berlebihan jika kita kembali bersama-sama merumuskan agenda pembangunan kota dalam bentuk narasi yang mudah dipahami setiap masyarakat kota. Dengan demikian, ketimpangan dan tumpang-tindihnya program pembangunan kota dapat dihindari seoptimal mungkin, sehingga pencapaian target dan ’’mimpi’’ pembangunan menjadi maksimal.

Ketidakjelasan keberpihakan pemerintah kota dan kaburnya narasi pembangunan kota Banjarmasin dapat diungkap dengan fenomena pergantian Walikota yang banyak mengubah kebijakan dan mindset pembangunan kota Banjarmasin di setiap periodenya. Kebijakan pembangunan yang dijalankan sebagian besar hanya didasari oleh ’’niat’’ dari walikota terpilih saja, sehingga praktis berjalan searah. Janji-janji saat kampanye politik pemilukada akhirnya banyak yang tidak dapat dilihat buktinya.

Narasi pembangunan tidak serta-merta menafikan otoritas seorang walikota, tetapi menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun agenda dan program pembangunan, sehingga skenario (planning) dan tujuan pembangunan kota menjadi terukur untuk dicapai. Suksesi kepemimpinan pemerintahan bukan harus menjadi penghalang berlangsungnya planning of action pembangunan, tetapi murni dipandang sebagai konsekuensi regenerasi. Dengan demikian, nuansa politis menjadi memungkinkan direduksi karena fokus pembangunan telah jelas dalam narasi yang disepakati sebelumnya.

Dalam prosesnya, narasi pembangunan merupakan gambaran masa depan yang akan dituju berikut langkah-langkah pencapaiannya yang dirumuskan dan direalisasikan bersama dengan seluruh elemen masyarakat kota. Pelibatan pemerintah tidak lebih sebagai fasilitator saja, sehingga potensi masyarakat dapat lebih diberdayakan tanpa diskriminasi. Konsepsi ini yang belum secara maksimal diterapkan di banua kita, kota Banjarmasin.

Pemikiran di atas mendorong kita mengkaji ulang relevansi berbagai teori pembangunan (ekonomi modern) dan pembangunan yang cenderung praktis-pragmatis bagi kelangsungan hidup manusia yang nyaman, damai dan tenteram. Berbagai teori ekonomi dan pembangunan yang selama ini kita kenal, lebih mendorong manusia hidup serakah dengan menguras habis sumber daya alam. Tujuan strategisnya hanya satu, yaitu agar manusia dalam tempo singkat bisa menikmati segala fasilitas hidup. Hal ini sering mendorong seseorang tidak lagi peduli pada situasi selanjutnya.

Tapi yang tidak kalah penting adalah nilai, value, dan persepsi. Maksud saya, mungkin perlu ada penyamaan persepsi dari bubuhan rakyat yang paling bawah hingga pemimpin dan para punggawa pengambil kebijakan tertinggi kota ini bila pembangunan berkelajutan adalah mutlak adanya, hasilnya bisa dinikmati oleh anak cucu kita kelak. Artinya, di sini ada tanggung jawab moral semua pihak sebagai warga banua Banjar.

Saya yakin tidak ada satu pun orang yang mampu memberikan solusi dan menyelesaikan pekerjaan besar kota ini dengan sendirian tanpa bantuan orang lain sekalipun sebagai ahli pembuat kebijakan. Oleh karena itu, walikota harus mampu merangkul semua aparat dan masyarakatnya serta membingkai dalam satu kekuatan penuh dengan hati yang tulus (baca: cinta) membangun banua kita, Kota Banjarmasin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: