Tanah Banjar Menyongsong Pilkada

Pilkada langsung atau pesta demokrasi di Kalimantan Selatan Insya Allah akan digelar pada 2 Juni 2010. Ini adalah tonggak demokrasi terpenting di Tanah Banjar. Tonggak ini merupakan kelanjutan dari proses pemapanan demokrasi yang telah dibangun dalam skala nasional melalui pelaksanaan pemilu sebelumnya, terutama pemilu 1999, 2004 dan 2009.

Potret keberhasilan menyelenggarakan pemilu tahun 2009 yang relatif lancar dan aman, tidak otomatis akan terjadi pada pilkada. Sejumlah daerah konflik dan daerah pemekaran merupakan daerah yang perlu diwaspadai, meskipun daerah lain yang selama ini terkenal adem ayem juga diprediksi akan meningkat “tensinya“. Merebaknya konflik yang terjadi di daerah yang sebelumnya aman, seperti di Jawa Timur merupakan realitas bahwa sumber konflik tidak hanya bermuara pada persoalan primordial atau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagai mana yang dicemaskan selama ini, tetapi juga hal-hal lain.

Hal ini membuktikan bahwa masyarakat di satu sisi semakin kritis dalam menyuarakan aspirasinya, tetapi di sisi lain juga menunjukkan bahwa sumber-sumber konflik semakin meluas. Faktor-faktor sosial ekonomi, moralitas, dan kemampuan calon kepala daerah juga semakin menjadi ukuran dalam memilih kandidat. Ini menunjukkan sebuah kedewasaan dan kemantapan masyarakat dalam berdemokrasi.

Oleh karena itu, titik fokus antisipasi pemerintah, terutama aparat keamanan tidak boleh berkutat pada persoalan primordial atau SARA. Ketakutan atau phobia terhadap aspek primordial atau SARA yang berlebihan justru kontraproduktif terhadap upaya membanguan jalinan integrasi nasional yang sangat dibutuhkan dalam membangun sikap saling pengertian dan percaya selama proses pilkada.

Sekarang ini masyarakat, khususnya masyarakat Kalsel semakin dewasa dan pintar dalam berdemokrasi. Setidaknya itu yang ditunjukkan selama Pemilu 2004 dan 2009. Inilah modal yang harus dipelihara dan jangan sampai dirusak oleh agenda lain yang tidak ada hubungan dengan proses pilkada di Tanah Banjar. Masyarakat daerah ini yang semakin mapan dalam berdemokrasi itu akan semakin mantap melaksanakan pilkada jika semua pihak, terutama dari elite politik dan tokoh-tokoh masyarakat, mempunyai kesamaan tekad untuk mewujudkannya. Pilkada harus dimaknai sebagai ikhtiar terbaik dari masyarakat lokal untuk memilih pemimpin daerahnya secara demokratis agar terpilih pemimpin yang berkualitas, jujur dan professional dalam mengemban tugasnya. Tugas terpenting kepada daerah adalah memberikan pelayanan dan jasa publik terhadap warganya secara cepat, layak, dan adil.

Pilkada Kalsel bukan hanya memilih penguasa daerah, tetapi lebih merupakan mencari pemimpin yang mampu melayani dan mengabdi untuk kepentingan seluruh rakyatnya. Pola pikir lama yang lebih menempatkan kepala daerah sebagai penguasa yang harus di layani, harus diubah secara radikal menjadi pemimpin yang sesungguhnya bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks ini sesungguhnya tugas kepada daerah terpilih sangat berat, dan hanya mereka yang mempunyai semangat pengabdian dan berkualitas yang mampu mengemban tugas tersebut. Oleh karena itu, semua energi daerah perlu dicurahkan untuk memilih pemimpin terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan daerahnya selama proses pilkada berlangsung. Di sinilah pentingnya kampanye program yang harus dikedepankan, daripada kampanye yang hanya mengeksploitasi isi-isu primordial, betapapun hal itu sulit dihindari untuk merebut dukungan pemilih.

Tidak ada kata lain, semua pihak harus bertekad untuk mensukseskan Pilkada Kalsel. Pilihan lain yang tersedia adalah ambruknya bangunan demokrasi di daerah ini jika pilkada sampai gagal oleh konflik sosial apa pun penyebabnya. Pemerintah daerah harus bersama-sama rakyat membangun iklim yang kondusif agar pilkada berjalan lancar, damai, dan demokratis.

Tanpa partisipasi semua pihak, mustahil pilkada dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Berbagai tekanan dan ancaman dari berbagai penjuru tentu akan muncul menghadang proses penyelenggaraan pilkada. Misalnya praktik politik uang yang sulit diantisipasi dan dielakkan selama pilkada. Semua pihak, terutama panwas, dan lembaga pemantau pilkada harus melakukan sinergi agar praktik-praktik curang yang akan mendistorsi pilkada dapat diantisipasi.

Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan dan proses pilkada adalah sesuatu yang perlu dikembangkan karena merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan demokrasi. Hanya saja menjadi kontraproduftif jika keterlibatan dan partisipasi aktif itu lebih didorong oleh faktor-faktor emosional dan dorongan pribadi atau kelompok yang berlebihan dengan menegasikan kepentingan pihak atau kelompok lain.

Pilkada sebagai sesuatu yang berskala lokal tentu akan mengusung isu-isu yang berskala lokal pula. Ikon kampanye yang diusung pun tentu akan terkait langsung dan dekat dengan persoalan yang dihadapi masyarakat daerah sehingga mereka akan lebih merasa berkepentingan untuk mendukung salah satu calon dengan kesadaran yang tinggi. Bukan semata karena bujukan uang (money politic). Karenanya, diasumsikan masyarakat di Tanah Banjar akan memilih pemimpinnya secara lebih rasional dibandingkan pada waktu memilih presiden. Semoga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: