Tahun Baru dan Semangat Pemberantasan Korupsi

palu-hakim

Tahun Baru 2009 sudah di pelupuk mata kita. Harapan-harapan yang terpendar-pendar sudah menganga dalam diri kita masing-masing. Dua belas bulan ke depan akan menjadi ”ajang pertarungan” yang sangat sengit dalam menemukan jati diri kita di tengah gemuruh masyarakat modern yang semakin supersibuk ini.

Pencanangan semangat pemberantasan korupsi dalam momentum Tahun Baru sekarang ini harus direfleksikan kembali. Namun pemberantsan korupsi, tidaklah cukup sebuah wacana saja yang dideklarasikan di hadapan publik, tetapi harus direalisasikan dalam tindakan konkret yang dapat dilihat masyarakat.

Survei tahunan lembaga Political and Economic Risk Consultancy (PERC) tahun 2004, Indonesia di nyatakan sebagai negara terkorup sebagai Asia. Predikat sebagai negara terkorup di Asia merupakan pukulan psikologis yang sangat menyakitkan hati seluruh rakyat negeri ini, karena secara tidak langsung, yang terkena getah perbuatan keji ini adalah seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya para koruptor saja. Para koruptor malah dengan seenaknya melancarkan praktik korupsinya di tengah penderitaan saudara sebangsanya.

Memang, kalau kita mencermati secara jeli, korupsi di negara yang tercinta ini telah menjadi “budaya” yang sulit dihilangkan. Birokrasi pemerintah, mulai dari pusat sampai daerah bahkan sampai para ke pelosok desa, praktik korupsi seakan menjadi sebuah keniscayaan. Semua sistem administrasi kepemerintahan sudah tidak bisa lagi dilepaskan dalam kungkungan budaya korupsi. Istilah-istilah tanda terima kasih, tali kasih, uang pelicin, dan uang lelah selalu diucapkan untuk memperhalus budaya korupsi. Pelayanan aparat negara kepada masyarakat selalu memunculkan praktik-praktik tersebut.

Sehingga dalam benak masyarakat kita sekarang, praktik-praktik uang lelah dan lain sebagainya sudah menjadi budaya sehingga kemudian muncul perasaan tidak enak dan keharusan melakukan penyuapan dan penyogokan, sekalipun itu merupakan penyelewengan. Padahal kalau kita terus terang, pelayanan aparat negara kepada masyarakat merupakan keniscayaan sebagai tanggung jawabnya kepada bangsa dan negara. Para birokrat sebetulnya adalah pelayanan masyarakat yang setiap saat harus siap melayani semua kebutuhan masyarakat, karena birokrat dan pejabat negara adalah pengabdian kepada rakyat, bukan pemerasan kepadanya.

Dalam konteks demikian, antara aparat pemerintahan dan rakyat telah terjadi kekuatan budaya yang akan semakin mematikan masa depan bangsa. Menurut Robert Klitgaard (2002), potensi korupsi melekat erat dengan kekuasaan. Maka tidaklah salah kalau Lord Acton menyebut kekuasaan cenderung korupsi. Ciri khas kekuasaan yang dapat diselewengkan antara lain sebagai berikut.

Pertama, kekuasaan yang terpusat atau sentralistik. Model kekuasan sentralistik dalam bangsa kita ini tercermin dari pemerintahan Orde Baru (Orba). Semua urusan kepemerintahan pada masa Orba selalu ada di tangan sang penguasa satu, dan pada masa Orba tidak ada satu pun lembaga non-pemerintah yang berani melakukan counter kepada pemerintah. Kalaupun ada yang berani maka umurnya tidak akan bertahan lama. Yang terjadi adalah sikap kesewenang-wenangan dari aparat pemerintah untuk menghalalkan segala cara. Ending-nya yang terjadi dewasa ini adalah maraknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Kedua, lembeknya mental menghadapi bujuk rayu korupsi. Rapuhnya mentalitas ini lebih mengarah kepada aparat negara yang berwenang mengadili para koruptor, dalam hal ini aparat hukum. Hukum tidak lagi mampu menjerat para koruptor ke dalam sangsi yang sebenarnya. Justru yang terjadi aparat hukum sering melimpahkan kejahatan para koruptor pada pihak-pihak yang bersih dan tidak menahu.

Mengapa demikian? Karena aparat hukum kita tidak kuasa menahan nafsunya menerima uang yang melimpah dari para penjahat korupsi. Aparat hukum merelakan tugas suci untuk menegakkan keadilan, dan ditukarkan dengan uang-uang bertebangan di sekelilingnya. Di sini, uang menjadi raja di raja yang bahkan mengalahkan Tuhan yang diyakininya.

Ketiga, kemiskinan dan keadaan hidup yang menyakitkan yang dialami sebagian besar masyarakat mendorong orang mencari cara termudah, tercepat, yakni melakukan korupsi. Sifat pragmatisme seperti ini telah menjadi budaya masyarakat kita. Jabatan yang ditempati seseorang, seolah kesempatan yang harus dimanfaatkan sedemikian rupa, karena pada suatu saat mereka nanti belum tentu mendapatkan kembali.

Kemungkaran Sosial

Di tengah jeratan korupsi yang demikian, pada momentum tahun baru sekarang ini, kiranya penting bagi kita untuk meretas wacana baru dalam benak masyarakat kita. Menempatkan korupsi sebagai kemungkaran sosial merupakan perangkat baru untuk membuka lembaran kehidupan bernegara kita.

Dalam konteks kemungkaran sosial, korupsi ditempatkan dalam berbagai konteks kehidupan. Pertanggungjawaban korupsi tidak hanya kepada negara, masyarakat, namun juga kepada aspek keagamaan dan kemanusiaan. Penempatan korupsi sebagai dosa birokrasi pemerintahan hanyalah akan melanggengkan praktik korupsi itu sendiri, karena semua dimensi hukum yang ada di negeri ini juga terjerat dalam praktik korupsi. Bahkan aparat kepolisian yang sangat berkompeten dalam hal ini, juga terjerat praktik yang sangat naif ini. Maka dari itu, menempatkan korupsi sebagai kemungkaran sosial akan menjadikan seseorang untuk bertanggung jawab kepada sang khaliknya. Tuhan yang akan menghukum praktik munafik ini.

Dalam konteks kemasyarakatan, kontrol nurani sebagai kemungkaran sosial, kejahatan korupsi akan lebih diterima masyarakat dari pada hanya dengan keputusan hukum yang ada. Pembebasan seseorang dari kejahatan korupsi akan lebih mendapatkan perhatian masyarakat sebagai orang bersih manakala mampu membawa kontrol nuraninya kepada masyarakat. Karena kontrol nurani selalu membawa seseorang pada dimensi-dimensi kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran.

Untuk itulah, dalam momentum tahun baru akan datang, sudah saatnya para penjahat korupsi menyadari kembali kejahatan yang dilakukannya. Bahwa korupsi yang dilakukan itu telah menyengsarakan berjuta-juta manusia, sementara dirinya sendiri berfoya-foya dengan kenikmatan yang tiada habisnya.

5 Comments »

  1. Diajeng said

    Selamat tahun baru ya…(*eh masih lama ya…hehehe)…kunjungan balik mas taufik…tahun baru..harapan baru..semangat baru(*semoga lebih baik yach…)

  2. Taufik said

    berkunjung nih mas taufik, setelah lama vakum dari dunia blogging. Berbicara mengenai korupsi tidak bisa lepas dari sudah berakar kuatnya tindakan korupsi di indonesia, seperti yang pernah saya bahas di blog saya beberapa tempo yang lalu, bahawa korupsi sudah ada sejaka dahulu kala dari tindakan oknum pejabat kerajaan yang suka menyunat upeti yang akan dipersembahkan kepada raja, kemudian ketika bangsa kolonial datang ini pun berlanjut hingga sekarang, tapi kita harus tetap semangat dan mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi ini.

  3. abuthoriq said

    Semakin paham dministrasi maka semakin canggih korupsinya. karena pendekatannya masih berupa administratif saja. Yang tertangkap itu yang bodo2

  4. Yap. Tahun baru semangat baru dalam tindakan, bukan wacana. Begitu tentunya. Mari berharap.

  5. borneojarjua2008 said

    Ass.

    Tahun berlalu,
    semangat bertalu,
    tindakan berpalu,
    berbalas pantun anti korupsi,
    bangkitkan nurani,
    korupsi tanam kemungkaran,
    buah laknat bau busuk hasilnya.

    Semangat anti korupsi
    nyatakan dalam tindakan
    tanam kebaikan
    buah nikmat didapat.

    Wass.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: