Pendidikan dan Gerakan Anti Korupsi

Masalah korupsi kini mencuat lagi. Belum lama ini berita-berita di media massa, baik cetak maupun elektronik, kembali dan mungkin terus mempertontonkan geliat praktik korupsi elite politik, pejabat dan mantan pejabat yang belum tuntas diusut di negeri “korup” ini.

Seolah hilang satu tumbuh seribu.Itulah peribahasa yang mungkin tepat menggambarkan fenomena praktik korupsi di Indonesia yang sudah menjangkit di mana-mana bak jamur di musim hujan. Modus praktik korupsi hampir terjadi di seluruh aspek kehidupan. Mungkin bisa dikatakan, tidak ada bidang kehidupan yang tidak tercemar virus korupsi, termasuk dalam pendidikan nasional kita.

Lord Acton dalam salah satu karyanya mengkritik kekuasaan yang bertalian erat dengan ragam aspek kehidupan yang rentan terjadi korupsi. “Power tends to corrupt, and absolute power tends to corrupt absolutely”, ungkap Acton. Baginya, kekuasaan cenderung untuk berbuat korupsi. Tesis Acton tersebut selaras dengan apa yang dikemukakan Montesquieu dalam Le Esprit Des Lois (The Spirit of Law), bahwa terhadap orang yang berkuasa ada tiga kecenderungan. Pertama, kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan. Kedua, kecenderungan untuk memperbesar kekuasaan. Ketiga, kecenderungan untuk memanfaatkan kekuasaan.

Dalam kaitannya dengan memanfaatkan kekuasaan inilah maka sering terjadi apa yang disebut sebagai abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) yang acapkali memperkaya diri sendiri, golongan, partai dan kelompoknya. Sebagaimana yang terjadi di lapangan, untuk menyelesaikan segala urusan, seolah kita harus mengeluarkan biaya pelicin di luar pungutan resmi atau lewat jalur belakang. Keterampilan menyalahgunakan uang dan kekuasaan (abuse of money and power) sudah menjadi representasi kekuasaan. Korupsi identik dengan mampu menyelesaikan semua urusan. Ia menjadi sarana hidup berhasil. Begitu biasanya bertindak korupsi seakan sama dengan upaya-upaya sah lainnya dan bahkan dihalalkan untuk dilakukan.

Pendidikan dan Korupsi

Meminjam istilah Haryatmoko, korupsi di Indonesia sudah menjadi bagian habitus, artinya berperan sebagai prinsip penggerak dan pengatur praktik-praktik hidup dan representasi masyarakat. Meski dilihat sebagai praktik perorangan, korupsi telah menjadi bagian dari praktik umum, tidak hanya melalui keseragaman, tetapi juga dengan variasi tindakan. Bahkan, mereka yang kritis terhadap korupsi, begitu masuk ke dalam struktur kekuasaan (politik atau ekonomi), akan mereproduksi praktik korupsi.

Analisis Karl Marx tentang teori kelas di sini menemukan relevansinya, bahwa kehidupan ini memang saling menindas. Korupsi sudah menjadi sistem di posisi tahan waktu dan diwariskan. Awalnya merupakan struktur yang dibentuk, kemudian berperan membentuk perilaku; ia menjadi prinsip penggerak dan pengatur praktik-praktik hidup masyarakat tanpa disadari.

Selama ini, pemberantasan korupsi seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab bidang hukum saja dan diserahkan pada mekanisme hukum yang berlaku. Padahal, bila para penegak hukum seperti jaksa, hakim, polisi, tidak mampu bertindak tegas dan adil, maka tidak mungkin terjadi perubahan. Apalagi bila para penegak hukum mau disuap, artinya juga melakukan praktik korupsi, maka para pelaku korupsi malah bebas dan berkembang biak. Dalam situasi dan kondisi penegak hukum bertindak tidak tegas dan tidak berani berbuat apa-apa, policy pimpinan tidak tegas, dan sistem tidak berjalan, lalu bagaimana upaya yang tepat untuk memberantas korupsi di negeri ini?

Menurut hemat penulis, pemberantasan korupsi di negeri ini hanya akan berhasil jika semua kalangan (pemerintah, masyarakat, pers, LSM, dll) memiliki komitmen dan itikad untuk turut serta di dalam membasminya. Bila penulis amati, dari sekian bidang ada ranah yang belum digarap secara maksimal dalam proses pencegahan aksi korupsi, yaitu dunia pendidikan. Bagaimana pendidikan mencetak manusia ke depan yang punya kepedulian tinggi terhadap pemberantasan korupsi dan mencetak manusia yang tidak korup?

Setuju atau tidak setuju, pendidikan mampu menjadi media strategis untuk mencetak apa pun. Pendidikan bisa melahirkan orang seperti Amien Rais, Munir atau Baharuddin Lopa sebagai orang-orang yang berani dan memiliki integritas. Tentu, pendidikan juga bisa melahirkan koruptor miliaran atau bahkan triliunan rupiah. Karena itu, pendidikan mesti berbuat sesuatu untuk memerangi korupsi. Setidaknya berperan untuk melakukan penyadaran agar tidak lahir koruptor-koruptor baru yang semakin membuat bangsa ini terkapar dan terjerumus ke dalam krisis yang multidimensional. Lebih dari itu, institusi pendidikan seharusnya segera merumuskan konsep, kurikulum dan materi pendidikan antikorupsi.

Say No to Corrupt

Selain memberantas korupsi melalui institusi pendidikan, mungkin diperlukan gerakan “antikorupsi nasional” dari masyarakat dan elemen civil society lainnya. Artinya, tindak dan praktik korupsi menjadi musuh bersama (common enemy) yang harus dilawan dan diperangi. Slogan “Say No to Corrupt”, misalnya, perlu dirintis dan digerakkan secara nasional. Meskipun, masalah korupsi secara resmi sebetulnya diserahkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang keberadaanya telah dibentuk dan diperkuat oleh aturan perundang-undangan (UU Nomor 30/2002).

Namun sekali lagi, KPK tentu tidak mampu memberantas sendirian. Ia tetap harus didukung oleh semua pihak, termasuk melalui institusi pendidikan dengan melakukan sosialisasi serta penanaman nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum pendidikan dari level bawah hingga perguruan tinggi, di antaranya dengan membangun kesadaran, menumbuhkan pencerahan, dan menginternalisasikan nilai-nilai yang berdampak signifikan terhadap sikap. Meminjam istilah Suyanto, upaya itu bisa dilakukan dengan habit formation (pembentukan perilaku atau kebiasaan) yang bertentangan dengan perilaku korup, seperti menanamkan kedisiplinan, kejujuran, empati, tanggung jawab dan sebagainya. Koruptor itu tidak punya empati terhadap orang lain, tidak jujur, dan tidak bertanggung jawab.

Di sini, perguruan tinggi perlu menunjukkan itikad dan tanggung jawab untuk turut aktif dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut. Kampus dapat turut melakukan sosialisasi lewat penyadaran masyarakat dari berbagai kalangan bahwa masyarakat memang mau bersih. Masyarakat diberanikan membuat gerakan antikorupsi massal, dengan mulai tidak mau menyuap, berani menegur pejabat yang korupsi, mogok bila dimintai uang suap, dan terus demo antikorupsi. Bila gerakan nasional ini berkembang, maka akan menjadikan masyarakat sebagai pemantau korupsi yang kuat dan dapat menjadi penekan (pressure) bagi para pelaku korupsi.

Selanjutnya, bagi generasi muda, kesadaran “antikorupsi” dapat dimulai di sekolah, di dunia pendidikan. Sejak di keluarga, di bangku TK sampai di perguruan tinggi, anak dibiasakan jujur, tidak menipu, tidak menggunakan yang bukan haknya. Tindakan mencontek, menipu, korupsi waktu bagi para dosen dan guru, korupsi uang bagi pejabat pendidikan, penjualan atau pengatrolan nilai, semua ini perlu diberantas dengan aturan main yang adil dan jelas serta sanksi tegas. Anak-anak sejak di keluarga dibiasakan puas dan senang dengan usahanya sendiri, dan tidak dipacu mendapatkan hasil akhir tinggi tanpa usaha sehingga menggunakan segala jalan termasuk yang tidak halal dan tidak mendidik seperti menipu, menyuap dan menyontek.

Agar aturan main itu berjalan, maka dunia pendidikan perlu berbenah diri dari segala praktik korupsi. Mulai dari menteri pendidikan, kepala sekolah, guru, karyawan, orang tua, dan stakeholders pendidikan, perlu melakukan refleksi dan berlaku melawan korupsi. Bila mereka ini tidak memulai lebih dulu, maka siswa tidak akan tergerak, bahkan malah ikut korupsi, bagai peribahasa: guru kencing berdiri murid kencing berlari. Tidak hanya itu, masa depan pendidikan yang menentukan warna-warni bangsa ini tentu tak bisa dibayangkan apa jadinya.

Mungkin, negeri ini ibarat warisan peninggalan yang diperebutkan dengan menghalalkan segala cara meski dengan jalan konflik dan kekerasan sekalipun. Tentu, gambaran menyedihkan tersebut perlu dihindari sedini mungkin agar tidak terjadi. Salah satu caranya adalah di samping menggunakan aturan hukum yang ketat dan tegas juga melalui pendidikan membangun kesadaran bersama antarsemua pihak untuk segera mencegah dan menghindari praktik korupsi.

1 Comment »

  1. lowongan bener ga karena saya butuh kerja nih buat biaya kulyah saya

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: