Kekerasan (Politik) dan Agenda Pendidikan Kita

Pendidikan adalah sahutan paling ujung yang masih sempat dipercaya, ketika kecemasan terbit dan kita nyaris kehilangan kepercayaan kepada semua hal. Kita tercemas oleh sejumlah anomali dan kontradiksi yang sesehari datang menerpa layar kesadaran kita. Ketika frekuensi terpaan itu semakin meningkat, dan di lain pihak institusi-institusi sosial-politik dan pranata-pranata lainnya terasa “lembek” maka kecemasan itu pun kian menjadi. Dalam cemas itulah kita menengok, dan sekaligus mendamba, akan peranan pendidikan.

Celakanya, tindakan kekerasan sedang menghinggapi kehidupan perpolitikan nasional. Masih hangat dalam ingatan kita, betapa aspek kekerasan begitu mengemuka ketika menjelang Pemilu 2004 lalu, beberapa anggota dan simpatisan partai politik tertentu melakukan cap jempol darah, sebagai perlambang kesetiaan dan kesiapan untuk “berjuang” agar calon presiden mereka dikukuhkan oleh MPR. Pemilu 2004 juga diwarnai bentrok antarmassa pendukung partai politik. Di Buleleng, Bali, bentrok antara massa PDI Perjuangan dengan Partai Golkar bahkan menewaskan dua kader Beringin. Kekerasan politik tersebut praktis menaikkan tensi politik menjelang Pemilu 2004.

Suasana makin panas, karena elite kedua partai politik mengeluarkan komentar yang saling menegasikan. Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan bahwa terbunuhnya dua kader Golkar di Buleleng tidak bisa ditoleransi. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Soetjipto membela diri bahwa banteng-banteng PDIP tidak akan mengamuk kalau tidak diganggu.

Kekerasan politik semacam ini cukup sering terjadi, terutama pada masa kampanye pemilu. Pada musim kampanye Pemilu, misalnya, tidak sedikit kekerasan politik terjadi yang dilakukan oleh pendukung partai politik atas pendukung atau properti (kekayaan) partai politik lawannya. Bentuknya antara lain pembakaran dan perusakan gedung partai politik, bentrok fisik antar massa dan penghadangan terhadap ketua umum partai politik tertentu.

Pemilu 2009 akan menjelang. Masa resmi kampanye telah dimulai. Tapi kita semua pasti tahu bahwa peristiwa kekerasan politik berupa tawuran antar pendukung partai politik yang telah mendarah daging dalam budaya politik di negeri kita akan terjadi. Adu fisik yang kadangkala konyol akan menjadi berita seru beberapa saat lagi.

Bentrok antar massa partai politik adalah salah satu bentuk kekerasan politik. Kekerasan politik lainnya bisa berupa kekerasan internal partai, konflik antarpolitisi di parlemen, maupun kekerasan negara atas rakyat seperti yang dilakukan rezim otoritarian maupun ”rezim transisi”. Apa pun alasannya, kekerasan dalam politik Indonesia di era reformasi jelas telah mencederai demokrasi yang sedang dibangun di negeri ini.

Sebuah heroisme? Tunggu dulu. Sejumlah kalangan menilai aksi tersebut sebagai kemunduran dan sangat berpotensi “mendekatkan” politik dengan kekerasan. Apalagi ketika proses demokratisasi tengah diupayakan oleh berbagai komponen bangsa. Maka sangat beralasan, bahwa cara-cara seperti itu hanya akan menghasilkan pemimpin preman. Tentu kita tak ingin dipimpin oleh preman, bukan?

Tulisan berikut dibangun dengan asumsi bahwa dalam kondisi seperti sekarang ini, tampaknya tak banyak bisa diharap untuk berperan dominan dalam pembentukan manusia-manusia unggul. Baik pendidikan formal maupun nonformal, sayang sekali, hanyalah seutas senyuman yang getir yang hanyut di sepanjang tepian. Sebab bentuk pendidikan semacam ini cenderung menutup diri terhadap sejumput emosi, keriangan, dan nestapa dari pengalaman manusia sehari-hari.

Keadaan demikian dimungkinkan oleh karena pendidikan formal hanya bisa menyediakan know-how (keterampilan teknis), yakni sebuah cara tanpa tujuan. Dengan kata lain, ilmu dan teknik telah berhasil menjawab kebutuhan-kebutuhan praktis manusia. Namun ia membisu tatkala kepadanya dihadapkan pertanyaan: untuk apa dan ke tepian mana bahtera hidup dan kehidupan ini menuju? Inilah yang tampaknya mendasari mengapa inovasi genetic engineering malahan membuka pintu penyalahgunaan baru. Kemajuan di bidang nuklir, justru mewartakan nestapa baru. Era perdagangan bebas malah melahirkan godaan-godaan baru. Di lain pihak, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat pun cenderung pragmatis dalam rangka mencapai keinginan, sering dengan menghalalkan segala macam cara. Hal ini dimungkinkan karena manusia kehilangan semacam “kekayaan rohaniah”, sesuatu yang berpotensi memandu ke arah yang lebih berbudaya.

Secara mengharukan, kenyataan ini dilukiskan Charles Darwin dalam otobiografinya. Dalam tulisannya, Darwin menyatakan (kita pinjam dari EF Schumacher, 1973), “Hilangnya cita rasa itu berarti lenyapnya kebahagiaan, barangkali merusak kecerdasan dan lebih-lebih lagi mungkin berbahaya bagi moral, karena hal itu melemahkan kehidupan emosi kita.”

Tentu saja, argumen di atas tidak lantas berarti bahwa pendidikan formal –yang perpustakaannya sarat dengan kepatuhan, tata tertib dan upacara- tidak lagi dibutuhkan adanya. Cuma saja ia harus “tahu diri”, bahwa ia bukanlah perumus gemilang bagi pembaharuan sumber daya manusia. Di samping itu, sejumlah proses pembenahan hendaknya dilakukan, dalam rangka memperbaiki kekurangan-kekurangan tadi.

Sembari menanti pendidikan formal berbenah diri, maka sektor lain yang paling strategis dan perlu mendapatkan perhatian serius adalah pendidikan keluarga. Sebab dalam lingkungan keluargalah manusia pertama kali mendapatkan pengertian-pengertian dan gagasan-gagasan tentang sesuatu hal. Masalah ini penting karena bila kita berpikir, sesungguhnya kita tidak hanya berpikir. Tapi kita berpikir dengan menggunakan ide.

Dengan lain perkataan, pendidikan keluarga sangat berperan dalam pewarisan nilai-nilai yang seiring dengan lajunya waktu, akan menjadi bagian dari susunan mental komunitas keluarga tersebut (baca: anak-anaknya). Dengan susunan mental yang telah diwarnai nilai-nilai inilah, anak-anaknya akan menilai, memandang, menafsirkan, dan menghayati hidup dan kehidupannya di dunia ini.

Soalnya kemudian ialah bagaimana pendidikan keluarga mampu secara mengesankan mengelola tugas ini, menanamkan pengertian bahwa pertumbuhan diri merupakan “matahari” bagi segala gerak pendidikan serta daya inisiatif dan kreativitas adalah “mata uang” yang nilainya tak pernah kendor, biar pun inflasi telah tiba di langit.

Hingga di sini, terdapat dua agenda kerja yang dalam hemat penulis perlu memperoleh perhatian pemerintah, sebagai organisasi yang punya kewenangan mengatur (maksud saya: melayani) kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pertama, pemerintah perlu membentuk sebuah badan yang bekerja menangani persoalan seputar pendidikan keluarga, melakukan kampanye tentang pentingnya pendidikan keluarga, serta upaya-upaya konstruktif dan operasional lainnya. Urgensi akan badan ini terasa mendesak mengingat peranan pendidikan keluarga dalam proses pengentalan akal budi komunitasnya, yang pada gilirannya akan tampil sebagai pelaku segenap sektor pembangunan bangsa. Apalagi dengan mengingat tindakan kekerasan yang kian mekar. Karena itu, tampaknya terlalu sederhana jika pendidikan keluarga hanya ditangani oleh masing-masing keluarga. Beberapa peristiwa kekerasan terakhir dan fenomena tawuran pelajar yang beberapa waktu lalu mengemuka, bisa dijadikan penguat nomer kesekian perlunya pendidikan keluarga diurus secara nasional. Jika kondom saja bisa dimasyarakatkan, mengapa pendidikan keluarga tidak bisa?

Kedua, pemerintah perlu menyediakan fasilitas kredit pelajar kepada para terdidik yang secara ekonomi berada di luar “pagar” sekolah. Begitu banyak pelajar terpaksa memainkan peran hari esoknya di hari ini. PR tidak dikerjakan bukan lantaran bebal, tetapi karena capek bekerja seharian agar bisa membayar SPP dan membantu dapur ibu di rumah. Beasiswa? Ah, makhluk ini, seperti halnya Sipenmaru, di sana tertambat begitu banyak calon, tetapi juga kecemasan yang mendalam. Apalagi, persyaratan prosedural untuk meraih itu terlampau mahal buat mereka.

Mudah-mudahan, dua tawaran ini dapat menjadi masukan dan bahan pemikiran bagi pemerintah, siapa pun penguasanya.

4 Comments »

  1. jika pada waktu berkampaye saja rusuh, pemilu rusuh. pemilihan gubernur rusuh dan tidak ada yg tidak rusuh.
    bukan kah ini hanya untuk memperebutkan kekuasaan
    sehingga yang duduk di kursi tertinggi akan memperkuat area kekuasaannya. sehingga pendidikan bukan lah hal utama lagi.
    sugguh menyedikan.
    pembunuhan, pembakaran hanya untuk kekuasaan

  2. ALWI said

    sebuah pepatah mengatakan bahwa rusaknya suatu generasi karena rusaknya pendidikan. oleh karenanya mari kita perhatikan pendidikan jangan karena ajang sebuah kampanye baru kita ngomong tentang pendidikan. oke……………………..???merdeka.

  3. Bons Uuye said

    klo, kampanye aja rusuh..
    apakah pemimpin nya sdh benar???
    pemilu aja rusuh apalagi jd president nanti..

  4. Feby said

    Good..

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: