Mengejar Janji Politik Sang Bupati (Catatan Kecil Pasca Pilkada HSS)

Pernah dimuat pada harian Mata Banua/ Senin, 12 Mei 2008

Semasa kampanye, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, seorang kontestan pemilu diperkenankan untuk menyampaikan janji-janji kepada para pendukungnya. Untuk sementara ini, banyak dari masyarakat kita yang beranggapan jika janji politik tersebut hanyalah ‘pemanis’ untuk memikat daya tarik kontestan.

Tanpa kita sadari, janji politik sebenarnya adalah bagian dari proses pendewasaan dalam berdemokrasi. Janji politik tidak semata mencerminkan kepribadian atau hanya sebagai atribut para kontestan. Lebih dari itu, janji politik mencerminkan pula tangungjawab moral seluruh komponen masyarakat di banua ini. Melewatkan begitu saja, akan semakin sulit demokrasi menjadi alat untuk menjadikan negeri ini lebih baik.

Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk menyikapi dan sekaligus menindaklanjuti hasil pemilihan kepada daerah (pilkada) di Hulu Sungai Selatan (HSS) beberapa waktu lalu. Sesudahnya, setelah diketahui hasil pilkada dan selanjutnya dilakukan pelantikan, apakah pesta demokrasi di Kandangan sudah berakhir begitu saja? Jika saja ini adalah pesta pernikahan, mungkin kita bisa pulang dan mengerjakan urusan kita sendiri. Namun, bukanlah begini semestinya sikap bangsa yang arif dalam menyikapi upaya untuk menjadikan bumi Antaluddin lebih baik.
Mengenai Janji Politik

Janji politik menurut Gabriel Almond adalah bagian dari alat komunikasi politik dari partai politik yang dijalankan dengan segala struktur yang tersedia (Putra, 2004). Struktur yang dimaksudkan ini dapat berupa kandidat capres-cawapres, cagub-cawagub, calon anggota DPR/DPRD, dan kandidat-kandidat lain yang nantinya ditempatikan di pemerintahan maupun legislatif. Sistem komunikasi yang diterapkan didasarkan pada dasar komunikasi bebas untuk memberitahukan atau menyampaikan sesuatu hal selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Sesuatu yang disampaikan ini dapat berupa informasi mengenai pembangunan, ide-ide politik, kritik, dan lain sebagainya. Cara penyampaiannya pun adalah fleksibel sesuai dengan kondisi masyarakat ataupun kondisi politik setempat.

Melihat konteks dari tujuan politik itu sendiri, janji politik sangat diperlukan lebih dari sekedar fungsi alat komunikasi politik. Orang lain akan senang mendekati dan bercakap-cakap dengan Anda apabila Anda telah berdandan. Orang lain mungkin tidak akan pernah bisa mengetahui jika Anda memiliki kepribadian yang menarik jika tidak ada sesuatu dari fisik Anda yang menarik minat/perhatian mereka. Anda juga akan dijauhi oleh mereka apabila Anda terlalu berlebihan dalam berdandan sehingga tidak membuat orang nyaman untuk berkomunikasi dengan Anda. Mereka akan semakin senang apabila mereka mengetahui Anda tidak hanya menarik secara fisik, akan tetapi juga memiliki kepribadian yang menarik pula. Demikian kita mengartikan kemiripan antara janji politik dan make-up (dandanan), yaitu untuk menarik minat dan perhatian para calon pemilih/pendukung.

Pada satu sisi, kualitas seseorang terkadang tidak hanya diperhatikan dari kepribadiannya, akan tetapi sering pula dilihat dari caranya berdandan atau mendandani dirinya sendiri. Jika terlalu berlebihan, maka mereka akan berpandangan negatif dan merendahkan orang tersebut. Jika saja dandannya kurang pas, bisa jadi mereka tidak akan menganggap orang itu menarik atau bahkan semakin menurunkan citra orang tersebut. Pada umumnya, seseorang yang memiliki kepribadian menarik dan cerdas, akan lebih mampu berpenampilan dan berdandan yang sesuai dengan tepat untuk dirinya. Ini bukanlah sesuatu yang mudah karena dirinya sudah mengambil resiko untuk dinilai oleh orang lain.

Demikian pula dengan janji politik atau janji kampanye politik. Tanpa mengabaikan isi yang disampaikan, kualitas seorang kontestan yang mewakili partainya dapat dilihat dari apa yang diucapkan/disampaikan sebagai janji politiknya selama masa kampanye. Kualitas yang dimaksudkan bisa berupa seberapa baik pemahaman dari suatu partai politik melalui kontestan-kontestannya dalam memahami persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ataupun konteks daerah, ide atau gagasan yang dipandang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, dan watak atau kepribadian secara individu seperti sifat kepemimpinan dan kepedulian.

Dari dandanan dan penampilan secara fisik, sudah bisa ditebak atau direka kualitas orang tersebut. Penilaian semakin baik apabila dapat mengetahui konsistensi antara apa yang ditampilkan secara fisik dan kepribadian ataupun kecerdasan seseorang. Demikian pula, pentingnya janji politik dalam tatanan demokrasi. Partai politik akan selalu berbenah dan belajar untuk tampak menarik di depan calon pemilih atau pendukungnya. Penilaian yang sepenuhnya diberikan kepada masyarakat akan lebih baik apabila masyarakat dapat mengetahui konsistensi dari janji politik semasa kampanye dengan kemauan partai/kontestan untuk menepati janji-janji politiknya.

Pertanggungjawaban Atas Janji Politik

Hingga saat ini belum ada suatu ketentuan baku yang mengatur dan sekaligus menyikapi janji politik yang dikemukakan oleh parpol melalui wakil-wakilnya selama masa kampanye politik. Aturan yang saat ini baru diberlakukan hanya mengatur mengenai isi janji politik yang disampaikan tidak melanggar ketentuan hukum ataupun ketertiban umum. Putra (2004) menerangkan bahwa etika politik yang berlaku menyebutkan jika selama ini hanya dikenal dengan istilah kontrol politik yang diamanatkan dan sekaligus dijalankan oleh perwakilan di legislatif (DPR/DPRD). Ini berarti, pihak parlemen (DPR/DPRD) memiliki kewajiban moral untuk mengontrol/mengawasi janji politik yang diucapkan oleh kontestan (pemilu/pilkada) selama masa kampanye. Secara teknis, kalangan DPR/DPRD adalah pihak yang dianggap memiliki tanggungjawab untuk memastikan para kontestan yang sudah terpilih, disahkan, dan diangkat untuk memenuhi janji-janji politiknya.

Sebagai masyarakat, kita tidak boleh semata menyerahkan permasalahan janji politik semata kepada perwakilan yang ada di DPR/DPRD. Masyarakat pun memiliki peran untuk mengontrol atau mengawasi pelaksanaan janji politik yang disampaikan selama masa kampanye. Tidak hanya itu, masyarakat pun memiliki hak untuk menuntut suatu penjelasan sehubungan dengan janji-janji politik kepada para kontestan politik yang telah diangkat.

Dalam hal ini, sudah semestinya anggota legislatif dapat menyerap tuntutan tersebut sebagai bentuk aspirasi. Jika pihak legislatif tidak dapat memfasilitas dengan baik tuntutan tersebut, besar kemungkinan tuntutan pun akan dilakukan dengan melakukan aksi yang ditujukan secara langsung kepada kontestan yang telah terpilih dan menjabat di pemerintahan (pusat ataupun daerah).

Mungkin sebagian besar masyarakat atau sekelompok masyarakat tidak banyak yang mau menjalankan cara-cara seperti ini. Cara lainnya adalah memberikan penilaian secara moral kepada kontestan yang telah terpilih. Jika kontestan yang dimaksudkan dianggap tidak dapat memenuhi janji-janji politiknya semasa kampanye, maka kontestan yang telah terpilih tadi dianggap tidak konsisten karena dianggap telah melakukan pembohongan/penipuan publik.

Jika perangkat hukum yang tersedia tidak dapat mengakomodasikan anggapan dan penilaian masyarakat ini, maka langkah selanjutnya adalah tidak lagi memilih kontestan tadi apabila suatu saat nanti mencalonkan kembali. Dengan berpandangan seperti ini, sudah lebih dari cukup melaksanakan kepedulian secara politik ketimbang diam dan tidak melakukan apapun. Inilah yang disebut sebagai sanksi moral.

Ada pendapat seperti yang disampaikan oleh Saudra Fadli Noor (2007) untuk membuat suatu ketentuan hukum untuk janji politik baik di tingkat nasional maupun daerah. Janji politik semestinya harus memiliki kekuatan hukum yang jelas sehingga tidak mengaburkan fungsinya dalam pengembangan proses demokrasi secara nasional. Kekuatan hukum ini sifatnya sudah mesti mengikat dan memiliki sanksi yang cukup jelas.

Ketentuan hukum ini bisa didasarkan pada standar penilaian tertentu yang mengkaitkan antara konsistensi pandangan partai yang dirumuskan ke dalam janji-janji politik dan pelaksanaan/pemenuhannya. Hingga saat ini pun, mengenai kekuatan hukum atas janji-janji politik barulah menjadi wacana di sebagian besar negara-negara yang telah maju sistem demokrasinya. Namun, untuk menjembataninya, kontrol politik baik oleh pihak legislatif ataupun oleh masyarakat masih tetap dijalankan termasuk sanksi secara moral (kepercayaan publik).

Penulis: Putra Daerah HSS tinggal di Banjarmasin

2 Comments »

  1. haris zaky mubarak said

    harap di ingat bahwa demokrasi adalah cara bukan tujuan.karna hakikat demokrasi adalah bersifar dinamis.oleh karnanya waktu adalah kunci utama tuk menjawab semua itu,tapi terlalu lama juga tidak etis pula ///.baiknya,hati-kati lah menjaga social trust.

  2. zulfaisalputera said

    Bagaimana cara menagih janji kepada orang yang pernah mengumbar janji dan bagaimana memenuhi janji kepada orang yang pernah dijanjikan.

    Tanyakanlah kepada yang berjanji dan yang diberi janji.

    Atau siap-siap untuk dingkari janji?

    Tabik!

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: