Maulid nabi yang setiap tahun diperingati adalah momen untuk mengingat pentingnya keteladanan dalam kepemimpinan. Misinya adalah merubah komunitas yang menjadikan patung-patung sebagai sesembahan (syirik) dan meremehkan harkat kemanusiaan (baca: masa jahiliyah).
Tidak ada takaran etnis, keturunan, kekuasaan, dan perbudakan yang menjadikan orang mulia atau tidak. Tapi ditentukan oleh kesalehan individual dan sosial bagi Tuhan, diri, dan masyarakatnya.
Nabi Muhammad adalah anak muda mekkah yang sangat dihormati karena kecakapan moralitasnya. Gelar yang diberikan oleh masyarakat makkah adalah al-amin, yang berarti ‘orang yang dipercaya’. Pesona nabi tidak berhenti di situ.
Setelah menjadi rasul, titah-titah yang ditahbiskan, meski awalnya banyak penentang tapi pada proses selanjutnya berhasil menciptakan masyarakat manusiawi. Ini disebabkan oleh pola kepemimpinan yang ditopang oleh keteladanan yang beliau perankan.
Misi Sosial-Politik Nabi
Adalah Nurcholis Madjid (Cita-cita Politik Islam Era Reformasi, 1999), seorang cendekiwan muslim yang menawarkan konsep ‘masyarakat madani’ yang dia padatkan dari pengalaman nabi ketika menata umatnya dengan ‘piagam madinah’. Sistem sosial-politik yang digarap oleh Muhammad itu berasaskan pada keadilan, keterbukan dan demokratisasi. Sepertinya Cak Nur menginginkan ini bisa dilakukan untuk mendesain ulang kehidupan berbangsa dan bernegara pasca rontoknya orde baru.
Yang hendak digapai dengan piranti moralitas ini adalah kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan yang suci dengan misi profetik; menjaga kedamaian di muka bumi. Karenanya, kalau saja prilaku tidak menjadi titik strategis dalam misi kenabian itu, konstruksi sosial masyarakat muslim waktu itu tidak akan terbentuk seperti yang kita temukan dalam sejarah Islam. Nabi adalah sebagai arsitektur sekaligus ‘pemimpin proyek pembangunan’ dari peradaban yang untuk ukuran zamannya sangat modern.
Ketiga asas yang ditawarkan itu, belakangan menjadi populer di tengah retorika para pemimpin kita. Baik itu semasa kampanye maupun setelah menjalankan roda kepemimpinannya. Kita menyaksikan semua aktor kekuasaan fasih meneriakkan keadilan, keterbukaan, dan demokratisasi. Mereka juga menyadari bahwa seleksi yang mengantarkannya ke kursi empuk kekuasaan diarahkan untuk mengamalkan ketiga nilai luhur tersebut. Sumpah jabatan pun ramai-ramai diucapkan lengkap dengan penyematan ‘tanda berkuasa’ dengan suasana yang meriah.
Namun, kita menerima kenyataan yang menyakitkan. Betapa tidak, dengan mayoritas penduduk muslim yang mempunyai nabi dan tatanan nilai begitu paripurna (Al-Quran-hadits), praktek kekuasaan menyayat nilai-nilai kepemimpinan Muhammad. Apa yang ditahbiskan oleh para pemimpin dengan ‘nilai-nilai ideal’ tadi tak lebih dari manisnya kata-kata dan janji-janji yang memuakkan di podium kekuasaan. Di tengah kesenjangan ekonomi, praktek kemewahan kekuasaan masih terlihat kasat mata.
Tokoh-tokoh masyarakat yang tadinya dikenal bersih dan sekarang mendapat kesempatan di tampuk kekuasaan tidak sedikit yang diduga terlibat korupsi, bahkan telah divonis tindak pidana korupsi. Seleksi pemimpin yang terbilang demokratis itu, sepertinya gagal menghantarkan ‘tokoh-tokoh panutan’ menjadi pemimpin yang tetap pada komitemnya untuk kesejahteran dan kemakmuran rakyat. Bahkan, peringkat negara terkorup pun masih kita sandang.
Hampir semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara dibanjiri oleh praktek yang tidak mencerminkan keteladanan. Rakyat kecil yang tadinya berharap akan hadirnya wibawa kekuasaan di masa reformasi, ternyata perubahan yang terjadi sekedar lips service. Pelayanan kepentingan rakyat pun tidak berubah banyak dibandingkan masa-masa sebelumnya. Sepertinya mereka tidak merasakan makna perubahan yang kerap manis diutarakan para pemimpinnya.
Refleksi Strategis
Lalu kita bertanya, apa yang tidak benar ?, padahal secara teologis dan demografis umat Islam Indonesia memungkinkan untuk menata sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Sedianya, meminjam analisa Cak Nur, berbicara Indonesia dalam konteks pembangunan adalah bicara Islam itu sendiri. Karena Islam menyediakan hamparan nilai yang ideal dan realitas sebagai mayoritas. Lebih dari itu, perlahan tapi pasti, komunitas ’santri modern’ mulai menapak tampuk kekuasaan. Ini terjadi sebagai konsekuensi pematangan teolgisnya untuk menciptakan tatanan masyarakat baru yang adil, terbuka, dan demokratis.
Namun, jangan lupa penyebab penting dari berhasil dan gagalnya pembangunan masyarakat adalah keteladanan para pemimpinnya. Kalau saja maulid nabi dijadikan kacamata untuk melihat secara jernih penyebab penyakit kepemimpinan bangsa, maka letaknya adalah masalah keteladanan. Muhammad itu adalah seorang yang bisa dijadikan contoh dengan baik (al-Ahzab 33:20). Dalam satu hadits diredaksikan ’sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhaq’. Ia berada pada tingkat teratas bagi umatnya ketika menilai setiap kepemimpinan.
Dia tidak mempunyai pesona dunia yang berlebihan semasa sehidupnya. Tapi kenapa mampu menggerakkan nalar bangsa arab yang tadinya animis menjadi ‘manusia tauhid’ yang mengkonsentrasikan diri pada nilai-nilai kemanusiaan universal (rahmatan lil ‘âlamin) sebagai konsekuensi dari amanah kekhalifahan di muka bumi. Transformasi akhlak ke setiap individu bangsa arab, dilakukan Muhammad tanpa pretensi material yang waktu itu memang jadi tolak ukuran.
Seorang yatim-piatu telah berhasil membalikkan anggapan umum bangsa arab yang cendrung material-animistik kepada pentingnya hidup dan kehidupan untuk Tuhan dan hakikat kemanusiaan, dengan pola kepemimpinan yang bisa ditiru, bukan hanya didengarkan lewat ‘titah-titah’-nya saja.
Kondisi sosial-politik zaman Nabi, ungkap Robert Bellah, sosiolog agama terkemuka (Beyond Bilief, 1970), modern dalam hal keterbukaan mengenai kedudukan pemimpinnya untuk dinilai kemampuan mereka menurut landasan-landasan universalistis. Ini sebagai antitesa dari pola kepemimpinan arab yang berintikan kesukuan, kekerasan, dan prifilage kekayaan. Dalam skala nasionalisme partisipatif dan egaliter, apa yang dirintis oleh Nabi Muhammad, pada prkateknya waktu itu mempunyai tingkat apresiasi yang mamadai.
Hanya saja, ketika zaman nabi berakhir salah satu kelemahan yang terjadi adalah kembalinya sistem kekuasaan pada sistem monarki sesuai dengan dinastinya masing-masing. Inilah yang dapat kita baca bahwa keteladanan dalam melanjutkan estafet kepemimpinan demokratis versi muhammad turun drastis. Hasilnya, lanjut Bellah, kegagalan ‘komunitas baru’ tersebut adalah kembalinya ke prinsip organisasi pra-Islam.
Tidak sedikit kegagalan sejarah pradaban Islam disebabkan oleh silaunya kekekuasaan dan manisnya limpahan harta pasca keberhasilan ekspansi muslim ke seluruh penjuru dunia. Mobilitas muslim ke pucuk kekuasaan untuk meneguhkan keadilan, keterbukaan, dan demokratisasi yang terjadi dalam politik Islam di Indonesia mutakhir bisa kita baca dalam konteks itu. Meski secara teologis dan demografis mempunyai potensi untuk menciptakan tatanan ideal, tapi jika tidak disertai dengan sikap keteladanan, maka gagalnya transformasi ‘misi kepemimpinan nabi’ tidak perlu dianggap aneh.
Masih segar dalam ingatan kita amatan Loc Action; bahwa ‘kekuasaan itu siapapun yang memegangnya akan cendrung dikorupsi oleh nafsu pelakunya’. Yang perlu dilakukan adalah menyadari status kekuasaan sebagai cara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kekuasaan bukan tujuan yang bisa dinikmati begitu saja, setelah bersusah payah meraihnya. Spirit kekuasaan hanya diadreskan untuk kepentingan individu dan golongannya bukan dilatih secara proporsional sebagai yang pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad.
Akhirnya, refleksi maulid nabi mempunyai relefansi aktual untuk menata kembali pola kepemimpinan bangsa ini untuk menciptakan masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis. Kita harus mengingatkan dan jika perlu mencabut kembali mandat dari sebagian (besar) para pemimpin kita yang mulai terlihat melenceng dari keteladanan nabi dalam memimpin umatnya.
Karena, reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara membutuhkan orang-orang yang banyak berbuat daripada bermanis kata di balik podium.
Wa Allah ‘alam bi al-shawab
HE. Benyamine said
Ass.
Karena, reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara membutuhkan orang-orang yang banyak berbuat (baik dan patut diteladani) daripada bermanis kata di balik podium.
ilham said
Saya kagum dengan keberanian caleg yang sering mengusung sifat nabi sebagai slogan amanah … sadarkah mereka dengan resikonya …
Ersis Warmansyah Abbas said
Say camkan alinea terakhir
anas said
alenia terakhir sangat menggugah kata2nya.
salam perjuangan.
sunarnosahlan said
semoga segera muncul kepemimpinan sebagaimana alinea terakhir
Siti Fatimah Ahmad said
Assalaamu’alaikum…
Antara kegagalan pemimpin Islam sekarang ialah kerana mereka kurang mempunyai sifat dan ciri-ciri kepemimpinan seorang pemimpin yang sejati, berjiwa rakyat, berani kerana benar, takutkan Allah dan amanah kepada tugas yang dipikulnya.
Rasulullah saw adalah pemimpin dunia, memimpin manusia seluruh alam, walau jasadnya sudah lama dimamah tanah, namun perjuangannya tetap hebat. Jiwanya ada pada semua tubuh umat Islam yang menyintainya.Kasihnya sentiasa bersemi melalui bibir-bibir yang sering mengucapkan selawat ke atasnya. Cintanya kepada umatnya tiada tolok bandingnya.
pembebasaniain said
Kita butuh revolusi, bukan reformasi. karena itulah contoh yang diberikan Rasulullah, yakni dengan merevolusi sistem kufur kembali kepada Islam.!!!